Putusan PTTUN di Kabupaten Nias Selatan Sepertinya Tidak Berlaku

Ket Foto: Yanura Warae (Penggugat)

Detikbrita.com Nias Selatan – Hasil gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) yang telah inkracht, di Kabupaten Nias selatan Provinsi Sumatera Utara, pelaksanaannya terkesan lamban dan sepertinya tidak berlaku.

Hal itu disampaikan seorang penggugat Yanura Warae, di Teluk Dalam, Rabu,(04/01/2023).

“Putusan PTTUN sepertinya tidak berlaku di Nias Selatan ini, sampai sekarang belum di balas hasil surat saya.

Ia menjelaskan, sejak menerima salinan putusan PTTUN Medan nomor. 23/B/2021/PT TUN_MDN tanggal 25 Maret 2021, dan surat keterangan Inkracht Nomor: W1_TUN1/870/HK.06/8/2022. sama sekaali belum ada jawaban yang jelas dari Dinas terkait.

Warae menuturkan bahwa, salinan putusan tersebut telah disampaikan secara langsung di beberap dinas terkait, pada 28 Oktober 2022, dikantor Bupati, DPMD, Inspektorat, namun hingga saat ini belum ada balasan dari dinas atau pemda.

“Sudah saya sampaikan surat putusan dari PTTUN medan di Kantor Camat O’ou, Inspektorat, DPMD, dan Kantor Bupati Nias selatan, sampai sekarang gak ada jawaban.

Pihaknya berharap kepada pemerintah atau dinas terkait mendapat keadilan, dan hak-haknya sebagai sekdes di Desa Lolomaya Kecamatan O’ou, sehingga hukum ini tidak terkesan tajam kebawah namun tumpul diatas.

“Saya memohon kepada pemerintah daerah untuk mengaktifkan saya kembali, dan memberikan hak=hak saya selama ini, sesuai dengan putusan pengadilan PTTUN Medan.

Sementara Camat O’ou Ricaman Halawa saat dikonfirmasi awak media terkait putusan PTTUN medan itu, melalui whattsApp, kamis, (05/01/2023), mengatakan, telah merencankan minggu yang lalu untuk memediasi, namun karena suasana Natal dan Tahun baru akhirnya tertunda. dan dijadwalkan kembali minggu depan.”pungkasnya.

“Minggu lalu rencana kami mediasi tp krn kesibukan Natal dan tahun baru jadinya tertunda, mngkin minggu depan rencana kami mediasi.”jawabnya singkat.

Saat ditanya apakah penggugat Yanura Warae di aktifkan kembali sebagai sekdes, camat menjawab, kami hanya sebatas memediasi. dan berharap dapat selesai masalah tersebut dengan baik.

“kami hanya mediasi. beeharap bisa selesainya masalah itu”ujarnya.

Lalu disinggung soal sanksi jika kepala desa tidak menerima putusan PTTUN Medan, pihaknya menjelaskan bahwa, tergantung kepada pimpinan Daerah atau Bupati Nias Selatan.”kembali kpd pimpinan dr kabupaten.

Diberitakan sebelumnya. Kepala Desa Lolomaya Faonaso Laia, S.Pd. saat di konfirmasi melalui telepon seluler, Selasa, (08/11/2022) kepada awak media, menurut nya, soal putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara mengakui sah, namun itu masih ngambang karena dirinya juga merasa menang di PTUN. dan surat yang dia pegang melalui mantan Kabag Hukum Amsarno Sarumaha”ujar Kades.

“Ditangan kita keputusan itu, memang putusan pengadilan itu sah tapi dua-dua menang-menang saya juga menang yang satu, hasil PTUN itu, ada dua dan ada ditangan saya yang menang aku, dari mantan Kabag Hukum Amsarno Sarumaha, saya juga menang di PTUN.”ucap Kades.

Penulis: Ndr

Editor : Suasana H.

 

 

 

 

 

BAGIKAN:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *