Mantan Politisi Ini Soroti Kebijakan Pemda Nias Selatan Tentang Pemotongan ADD

Ket Foto: Wisnu Duha (Kades)

Detikbrita.com Nias Selatan – Mantan Politisi Partai Bulan Bintang (PBB) ini, soroti kebijakan pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan, tentang pemotongan Anggaran Dana Desa (ADD), yang bersumber dari APBD. yang menurutnya, diduga telah terjadi suatu pembodohan.

Hal ini disampaikan Wisnu Duha kepada awak media Rabu, (11/01/2023) melalui wawancara di Teluk Dalam.

“Di kabupaten Nias Selatan ini menurut pribadi saya, dan pemahaman saya tentang etika dan hukum, bahwa di Nias Selatan ini sekarang yang terjadi adalah pembodohan.”ujarnya.

Ia menjelaskan, alasannya mengatakan hal demikian, pembodohan yang dimaksud, salah satu contoh didalam peraturan pemerintah nomor 11 Tahun 2021 Tentang Penghasilan tetap Kepala Desa, atau para perangkat Desa, disana di atur besaran Honor Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya.

“Mengapa saya katakan pembodohan salah satu contoh, peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021, tentang penghasilan tetap kepala Desa, atau perangkat Desa, disana terurai, kepala Desa memiliki penghasilan tetap atau honor Rp.2.400.000., sebulan, sekretaris Desa Rp.2.200.000., Kaur Kasi Rp.2.000.000., Kepala Dusun Rp.1.000.000. rasanya terjadi pembodohan, yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Nias Selatan, kepada Rakyat-nya atau kepada para Kepala Desa dan Perangkat Desa dari 459 Desa dua Kelurahan sepertinya kami dibodoh-bodohkan gitu.”pungkasnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 80 Tahun 2022 tentang Siltap Kepala Desa, diduga mengabaikan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Siltap.

“Lahirlah Perbup Nomor 80 Tahun 2022 Tentang siltap kepala Desa, dia membantai atau membangkang, mengabaikan peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Siltap, diuraikan-nya disitu melalui Perbup nya, Kepala Desa 2.000.000, Sekretaris Desa 1.100.000. Kaur Kasi 700.000. Kepala Dusun 500.000. jadi turun Drastis.”tuturnya.

Pihaknya juga tidak mempersoalkan naik atau turunnya honor itu, namun menurutnya, merasa dibodohi, alasannya, tidaklah lebih tinggi Peraturan Bupati daripada Peraturan Pemerintah.

“Saya tidak persoalkan turun naiknya, cuman saya merasa bodoh atau dibodohi, karena bukan lebih tinggi Peraturan Bupati daripada Peraturan Pemerintah. Bukan lebih tinggi Perbup, Perwal, atau Pergub daripada Peraturan Pemerintah. sepertinya saya pribadi merasa dibodohi, itulah yang terjadi di Kabupaten Nias Selatan ini.”tandasnya.

Wisnu juga menyinggung masa pemerintahan Idealisman Dachi, yang saat itu menjabat sebagai Bupati Nias Selatan, Defisit hanya 51 Miliar, tetapi menjadi buah bibir dan terkesan diperbincangkan dimana-mana. nah, saat ini terjadi Defisit mencapai Ratusan Miliar Rupiah, tidak ada riak-riak, bahkan dia katakan Defisit Tahun 2022 sekitar 200 miliar rupiah.

“Istilah dulu saat Idealisman jadi Bupati, Defisit 51 Miliar diperbincangkan dimana-mana, bahkan di kamar mandi, di WC sekalipun, selalu menjadi bahan pergunjingan Defisit dan Defisit. Sekarang, Ratusan Miliar Defisit tidak ada riak-riak, bahkan nyaris saya katakan Defisit itu sudah dijadikan Deposito, bukan lagi Istilah Defisit. Ratusan Miliar, terakhir Tahun 2022 kita Defisit sekitar 200.000.000.000. (Dua ratus miliar rupiah).”bebernya.

Saat ditanya soal defisit bisa terjadi sampai demikian dan seharusnya seperti apa?, mantan Politisi PBB itu, menurut nya, diduga kurang mengerti dalam sisi pengelolaan Anggaran Daerah.

“inilah dia, apakah itu pembodohan atau tidak tahu mengelola Anggaran Daerah itu. kalau dulu disistem Pemerintahan Order Baru, dulu Top down, perintah dari atas, kalau sekarang perintah dari bawah keatas mengajukan anggaran-nya berapaan. apa yang dibutuhkan sesuai nomenklatur atau payung hukumnya, sesuaikan. “tandasnya.

Menurutnya, Peraturan Pemerintah yang ada tidak dimanfaatkan, seperti Perda tentang Perparkiran, yang menjadi salah satu sember pendapatan Daerah (PAD), saat ini tidak dijalankan, padahal, banyak kendaraan keluar masuk di kota kabupaten Nias Selatan. dan begitu juga dengan hasil bumi yang dibawa keluar daerah.

“Anehnya, kan ada peraturan pemerintah, ada peraturan Pemda Peraturan Daerah Tentang salah satu bagian dari penghasilan asli Daerah atau PAD, Parkir, pada saat itu kami menetapkan perda itu, mengapa karena salah satu pemicu PAD. kenapa tidak dijalankan, ini kota Kabupaten Nias Selatan banyak keluar masuk kendaraan. Memang nilainya sedikit kecil 2.000, atau 1.000. tetapi itu adalah sumber PAD, salah satunya, termasuk hasil bumi, dulu hasil bumi yang diangkut bawa keluar Dareh Nias Selatan, itu wajib bayar kontribusi, itu sudah dibuat Perdananya.”imbuhnya.

Bahkan, Atas kebijakan yang diambil pemerintah Daerah melalui Perbup Tahun 2022 terbit bulan Februari, tentang Honor Para Kades dan Perangkat Desa, sempat membuat gugatan di PTUN Provinsi Sumatera Utara, karena saat ini sedang menjabat sebagai Kepala Desa Hilisataro Gewa. alasannya tidak melanjutkan, disebabkan  pihak PTUN menyarankan agar tidak melakukan sendiri, tetapi setidaknya 30 orang dari jumlah 459 Kepala Desa yang merasa keberatan, atau merasa dirugikan.

“Saat itu saya pernah menggugat, karena ada deadline-nya, ada batas waktunya, setiap peraturan itu, baik peraturan Pemerintah, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, Walikota, setelah terbit bisa digugat, enam bulan paling lama. saat itu dulu terbit bulan Februari Tahun 2022, bulan April saya sudah ajukan gugatan di PTUN Provinsi Sumatera Utara. Setelah saya sampai di PTUN, mereka sarankan kesaya, kalau hanya bapak sendiri menggugat tidak akan menang. tetapi kalau pihak terkait dalam hal ini adalah para Kepala Desa merasa keberatan, atau merasa dirugikan, setidaknya 30 orang dari pada 459 Desa dapat memberikan pernyataan bahwa mereka merasa keberatan. tetapi kalau hanya saya sendiri yang lain setuju, akhirnya saya batalkan gugatan saya.”jelas Wisnu Duha sambil mengakhiri.

Penulis: Harita

Editor: Suasana H.

BAGIKAN:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *